Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa komposisi angkatan kerja pada Mei 2026 terdiri dari 148,19 juta orang penduduk bekerja sementara 7,22 juta orang lainnya merupakan pengangguran. Di antara jumlah penduduk yang menganggur tersebut, ada 14,31 persen atau 1,03 juta lulusan D4 IV, S1, S2, dan S3 yang juga belum bekerja.
Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Prof. Dr. R. Agus Sartono, momen putusan Mahkamah Konstitusi tentang anggaran pendidikan pada Juli lalu perlu dimanfaatkan untuk mengevaluasi arah kebijakan pendidikan nasional. Agus berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan pembenahan kualitas perguruan tinggi, terutama memperkuat kemampuan riset dan inovasi tanpa mengesampingkan pengembangan pendidikan vokasi.
Agus juga menekankan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dengan daya serap pasar kerja menjadi akar dari berbagai persoalan yang terjadi. Di mana setiap tahun sebanyak 3,7 juta pelajar SMA, SMK, MA/sederajat lulus namun hanya 1,9 juta yang mempu lanjut kuliah ke perguruan tinggi. Sedangkan 1,6 juta lulusan lainnya langsung mencari pekerjaan.
Agus menilai pemerintah harus melanjutkan revitaliasi pendidikan vokasi sebagaimana awalnya tertuan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Misalnya dengan pembangunan politeknik di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Selain itu perlu adanya akses magang yang terjamin akan memudahkan akses technical assistant dari industri.
Dengan kompetensi yang beragam maka kesempatan yang ada semakin sempit. Akhirnya, banyak lulusan perguruan tinggi yang mau tidak mau menerima pekerjaan di bawah kualitas mereka sebenarnya. Perkembangan teknologi turut membuat dunia usaha lebih mengandalkan otomatisasi sebab dapat meningkatkan efisiensi. Namun akibatnya kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia kian selektif.
