Pemerintah Kamboja telah menghapus denda overstay untuk 5.950 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak operasi pemberantasan penipuan daring di negara tersebut. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay tersebut.
Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Phnom Penh, Krishnajie, menyampaikan bahwa KBRI terus berupaya mengoptimalkan pelindungan dan fasilitasi pemulangan bagi para WNI di tengah operasi pemberantasan penipuan daring yang masih terus berlangsung hingga saat ini. "KBRI Phnom Penh terus fasilitasi penghapusan denda overstay yang merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kamboja untuk mempercepat pemulangan WNI. KBRI mengimbau seluruh WNI yang telah memperoleh dokumen perjalanan maupun persetujuan penghapusan denda agar segera kembali ke Indonesia," ujar Krishnajie.
Para WNI yang mendapatkan penghapusan denda overstay ini merupakan bagian dari warga asing yang terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang terus diintensifkan Pemerintah Kamboja sejak awal 2026. Dalam periode pertengahan Januari hingga 22 Mei 2026, jumlah yang melapor dan meminta bantuan kepada KBRI Phnom Penh tercatat mencapai 9.537 WNI. Sebagian besar WNI yang ditangani KBRI Phnom Penh mengaku memiliki kendala untuk kembali ke Indonesia, mulai dari tidak memiliki paspor, terbebani denda overstay dalam jumlah besar, hingga keterbatasan biaya untuk membeli tiket kepulangan.
Penghapusan denda overstay ini diharapkan dapat mempercepat pemulangan WNI ke Indonesia. Pemerintah Kamboja meminta para WNI yang telah mendapatkan penghapusan denda overstay untuk segera kembali ke Indonesia paling lambat 15 Juni 2026. KBRI Phnom Penh akan terus memantau dan membantu para WNI yang masih berada di Kamboja untuk memastikan mereka dapat kembali ke Indonesia dengan selamat.
