Menguatnya fenomena El Nino diperkirakan akan meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta musim kemarau ekstrem di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Hal ini menuntut adanya langkah mitigasi yang lebih terintegrasi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria & Sumber Daya Alam (PPASDA), Muhammad Irvan Mahmud Asia, menyatakan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesiapsiagaan nasional dengan memperkuat sistem peringatan dini, koordinasi antar sektor, serta langkah-langkah pencegahan. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per Juli 2026, zona musim kemarau telah mencapai 72,8 persen dari seluruh wilayah Indonesia. BMKG juga memperkirakan bahwa penguatan fenomena El Nino berpotensi mencapai kategori kuat hingga 98 persen, yang akan meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla.
Irvan mengungkapkan bahwa kejadian karhutla sudah mulai terjadi, salah satunya di Kalimantan Selatan, yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan pneumonia akibat penurunan kualitas udara. Dia juga mengingatkan bahwa musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober dapat menyebabkan curah hujan di berbagai wilayah Indonesia berada di bawah rata-rata klimatologis, yang akan mempengaruhi ketersediaan air bersih dan pasokan air irigasi untuk pertanian.
Di Dusun Kemesu, Desa Semugih, Kabupaten Gunungkidul, masyarakat mulai merasakan dampak kekeringan, yang memaksa mereka untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih. Sektor pertanian juga terancam akibat penurunan debit air di sungai, danau, dan waduk, yang dapat mengurangi pasokan air irigasi. Di Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, misalnya, lahan persawahan di 14 desa dilaporkan terancam kekeringan, sementara petani di Desa Cimayasari, Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Subang, terpaksa melakukan panen lebih awal untuk menghindari kerugian akibat kekurangan air.
PPASDA mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi antara BMKG, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, BNPB/BNPBD, TNI/Polri, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi dampak El Nino. Berbagai langkah prioritas yang dapat diambil meliputi penguatan sistem peringatan dini, percepatan distribusi bantuan air bersih ke wilayah rawan kekeringan, menjaga tinggi muka air pada kawasan gambut, mengoptimalkan patroli terpadu untuk pencegahan karhutla, serta menyiapkan bibit dan pola tanam yang adaptif terhadap iklim.
Mitigasi menjadi prioritas agar dampak sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan akibat kekeringan dan karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin.
