Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat menjadi perhatian masyarakat Indonesia karena dewan juri dianggap menyalahkan jawaban yang seharusnya sudah benar. Hal ini menimbulkan polemik dan sorotan dari berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Ketua KPAI, Aris Adi Leksono, menyatakan bahwa kegiatan pendidikan dan kompetisi yang melibatkan anak harus menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak. "Dalam perspektif prinsip dasar perlindungan anak, KPAI berpendapat bahwa setiap kegiatan pendidikan dan kompetisi yang melibatkan anak wajib menjunjung tinggi prinsip kepentingan terbaik bagi anak," kata Aris.
Aris juga menjelaskan bahwa anak yang mengikuti lomba hadir untuk mendapatkan pengalaman belajar, pengembangan karakter, sportivitas, dan ruang aktualisasi diri. Namun, jika dugaan terdapat kesalahan penilaian atau perlakuan yang dianggap tidak adil, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, rasa malu, kekecewaan mendalam, bahkan hilangnya kepercayaan anak.
KPAI mendorong agar penyelenggara dan dewan juri melakukan evaluasi terbuka dan objektif terhadap seluruh proses perlombaan, termasuk mekanisme penilaian dan validasi jawaban. Jika ditemukan kekeliruan, maka perlu ada klarifikasi dan pemulihan yang adil demi menjaga kepercayaan masyarakat dan kesehatan psikologis peserta.
Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI juga meminta maaf atas polemik ketidakadilan pada LCC Empat Pilar MPR RI 2026. MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian Dewan Juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan LCC Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat.
Anggota MPR, Hetifah Sjaifudian, mendorong agar Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar ulang demi berjalan adil. Hetifah mengaku prihatin atas polemik yang terjadi dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
