jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Dukcapil, menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sekaligus merilis Data Kependudukan Bersih untuk Semester I Tahun 2026. Acara yang berlangsung di Birawa Assembly Hall ini mengusung tema "NIK dan IKD sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah."
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menjelaskan bahwa Rakornas ini berfungsi sebagai forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan transformasi digital yang terus berkembang. Ia menekankan bahwa NIK dan IKD kini bukan hanya sekadar identitas penduduk, tetapi juga merupakan fondasi utama bagi Digital Public Infrastructure (DPI). "Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi agenda transformasi digital pemerintahan yang semakin luas," ungkap Teguh dalam laporan kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dalam Rakornas kali ini, terdapat lima fokus utama yang dibahas. Pertama, implementasi Digital Public Infrastructure dan GovTech, yang mencakup penguatan peran Dinas Dukcapil di daerah. Kedua, identifikasi isu dan aspirasi daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ketiga, sinkronisasi target Indikator Kualitas Layanan (IKL) Dukcapil dengan perjanjian kinerja pemerintah daerah. Keempat, penguatan tata kelola melalui perbaikan infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi data, dan keamanan sistem informasi. Kelima, perluasan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik lintas sektor di daerah.
Rakornas juga menjadi kesempatan untuk berbagi praktik baik dari pemerintah daerah terkait pemanfaatan data kependudukan. Di antara narasumber yang hadir adalah Wali Kota Surabaya, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Dari pemerintah pusat, hadir Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, serta beberapa pejabat lainnya yang berperan dalam transformasi digital.
Selain pembukaan Rakornas dan peluncuran Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026, rangkaian acara juga mencakup pemberian penghargaan IKD Dukcapil Prima Award dan Perlinsos Dukcapil Award, penyampaian profil data kependudukan, serta diskusi panel. Sebanyak 700 peserta hadir secara langsung, termasuk perwakilan kementerian dan lembaga, serta 552 Kepala Dinas Dukcapil dari seluruh Indonesia. Sementara itu, seluruh aparatur Dinas Dukcapil di daerah mengikuti Rakornas secara daring melalui kanal resmi Ditjen Dukcapil.
Menutup laporannya, Teguh berharap bahwa Rakornas ini dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang semakin memperkuat posisi NIK dan IKD sebagai fondasi transformasi digital pemerintahan, serta memperluas pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih terintegrasi, cepat, dan tepat sasaran.
