Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, menyambut baik rencana pengalihan status guru PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW) menjadi ASN pusat. Rencana ini dibahas dalam Rapat Koordinasi yang diadakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (10/8/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Mendagri Tito Karnavian dan MenPANRB Rini Widyantini.
Dalam rapat tersebut, salah satu poin penting yang dibahas adalah perubahan kewenangan dalam pengelolaan guru ASN. Dengan pengalihan status ini, guru dapat ditempatkan di daerah yang kekurangan tenaga pendidik, sehingga distribusi guru menjadi lebih merata. Bupati Bulungan, Syarwani, menyatakan dukungannya terhadap rencana ini dan berharap agar kebijakan tersebut segera direalisasikan.
Syarwani menjelaskan bahwa pengalihan status guru ASN ke pemerintah pusat diharapkan dapat mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, terutama terkait dengan pembatasan belanja pegawai yang maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dia optimis bahwa jika guru PPPK menjadi pegawai pusat, hal ini akan membantu kondisi keuangan daerah.
Lebih lanjut, Syarwani menambahkan bahwa kebijakan ini juga akan berdampak positif terhadap anggaran daerah, memungkinkan alokasi dana untuk kegiatan pembangunan lainnya. Dia mencatat bahwa pada tahun 2025, alokasi belanja pegawai di Pemkab Bulungan sempat melebihi 30 persen, namun saat ini realisasi anggaran berada di kisaran 26 hingga 28 persen.
Di tahun 2025, Pemkab Bulungan telah melantik 1.485 tenaga PPPK, yang terdiri dari berbagai bidang, termasuk 408 guru. Selain itu, terdapat 264 tenaga PPPK paruh waktu. Dengan rencana ini, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Bulungan diperkirakan mencapai sekitar 6.000 orang.
