Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) Jawa Barat melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Jawa Barat pada Rabu (17/6/2026). Aksi ini bertujuan untuk mengekspresikan kekecewaan terhadap kondisi keadilan dan situasi nasional yang dinilai memburuk di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Unjuk rasa kali ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan oleh mahasiswa, dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Mereka membawa alat pasung sebagai simbol dari apa yang mereka sebut sebagai kebobrokan pemerintahan saat ini. Koordinator BEM SI Jabar, Muhammad Risaldi, menyatakan bahwa aksi ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap sikap Prabowo yang dianggap acuh terhadap kondisi rakyat.
Mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan pemerintah, seperti kenaikan harga BBM nonsubsidi, kunjungan kerja luar negeri yang terus menerus, serta kasus korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka menuntut adanya reformasi dan perubahan dalam kepemimpinan. Dalam orasi mereka, para orator bahkan menyerukan pelengseran Prabowo dan Gibran.
"Ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan kami dan juga akumulasi kemarahan, khususnya dari kami yang sering kali menyuarakan aspirasi yang memang sama sekali tidak didengarkan," ungkap Risaldi saat ditemui di lokasi. Ia menambahkan bahwa alat pasung yang dibawa dalam aksi ini berfungsi sebagai simbol dari ketidakpuasan terhadap pemerintahan saat ini.
Risaldi menegaskan bahwa selama hampir dua tahun masa kepemimpinan Prabowo dan Gibran, masyarakat tidak merasakan kemajuan yang berarti. "Kami merasa pemerintah hari ini berjalan dengan kesewenang-wenangan serta membuat peraturan atau kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat," tuturnya. Aksi ini menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap pemerintahan yang dinilai tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Dengan semakin banyaknya mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini, diharapkan suara mereka dapat didengar dan menjadi perhatian bagi pemerintah untuk melakukan perubahan yang lebih baik ke depannya.
