Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan dukungan kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang melaporkan sekitar 300 perusahaan kelapa sawit kepada Satgas Pangan Polri. Langkah ini diambil menyusul penurunan harga TBS setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal produk sawit.
Amran mengungkapkan bahwa data mengenai 270 hingga 300 perusahaan tersebut akan disampaikan kepada Polda dan juga diteruskan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk dilakukan pemeriksaan. Meskipun ada perbaikan harga, Amran menekankan bahwa masih banyak pabrik kelapa sawit yang membeli TBS di bawah harga acuan yang ditetapkan.
Sahroni menegaskan bahwa laporan dari Menteri Pertanian harus ditindaklanjuti dengan serius untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani sawit dan mengganggu tata kelola industri sawit di Indonesia. Ia menyatakan, "Laporan Pak Mentan ini pastinya akan didalami oleh Polri. Aparat harus memastikan apakah penurunan harga tersebut murni mekanisme pasar atau ada praktik-praktik yang sengaja dilakukan untuk menekan harga di tingkat petani."
Lebih lanjut, Sahroni mengingatkan bahwa petani yang telah bekerja keras jangan sampai menjadi pihak yang dirugikan. Ia menambahkan, "Jika terbukti ada kelakuan kartel yang mengambil keuntungan tidak wajar, maka harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku."
Sahroni juga menilai bahwa keterlibatan Polri dalam isu ini sangat penting, tidak hanya dalam penegakan hukum tetapi juga dalam menjaga iklim usaha perkebunan kelapa sawit yang sehat dan berkeadilan. Ia berharap Polri dapat memberikan asistensi penuh kepada Kementerian Pertanian dalam mengatasi berbagai persoalan ini.
Ia menekankan bahwa ketahanan pangan dan penguatan sektor pertanian merupakan agenda prioritas pemerintah. "Segala bentuk praktik yang berpotensi merugikan petani dan mengganggu ekosistem pangan nasional harus dicegah dan dibereskan sejak awal," ujar Sahroni.
