Sekretaris Jenderal Pasbata, Sri Budianto, mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perlu mengambil langkah tegas dalam menjaga ruang digital di Indonesia. Penyebaran hoaks, disinformasi, dan fitnah di media sosial telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan berpotensi merusak persatuan bangsa.
Budianto menyatakan bahwa negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi oleh informasi yang dipelintir atau disebarkan tanpa dasar yang jelas. "Kami meminta Komdigi untuk bertindak lebih tegas. Patroli digital harus diperkuat dan dilakukan secara konsisten. Ruang digital Indonesia tidak boleh dibiarkan menjadi tempat berkembangnya hoaks, fitnah, dan propaganda yang menyesatkan masyarakat," ujarnya pada Selasa (3/8/2026).
Pasbata juga mendorong Komdigi untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menelusuri akun-akun yang diduga menyebarkan informasi tidak akurat atau manipulatif. "Apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum, proseslah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera," tegasnya.
Budianto menekankan bahwa seruan ini bukanlah upaya untuk membatasi kebebasan pers atau hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Ia menegaskan pentingnya kritik yang berdasarkan fakta dalam demokrasi, namun menyebarkan hoaks dan informasi menyesatkan tidak dapat dibenarkan. "Kebebasan berekspresi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab. Yang harus dilindungi adalah hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar," tuturnya.
Dia juga mengingatkan bahwa masyarakat telah terlalu lama dihadapkan pada narasi yang memecah belah. "Kita sudah lelah diadu domba oleh sesama anak bangsa melalui informasi yang belum tentu benar. Jangan biarkan media sosial menjadi arena konflik yang dibangun di atas hoaks dan provokasi," ucapnya.
Pasbata mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima informasi dan tidak mudah percaya pada konten yang belum terverifikasi. "Bangsa ini memiliki tantangan besar yang harus diselesaikan bersama. Energi nasional seharusnya diarahkan untuk mengawal program-program prioritas Presiden dan memperkuat persatuan," kata Budianto.
Di akhir pernyataannya, Budianto menegaskan bahwa menjaga ruang digital adalah tanggung jawab bersama. Negara harus hadir untuk memastikan ruang digital yang sehat, dan penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan hukum. "Masyarakat Indonesia berhak mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya," tutupnya.
