Jakarta, JPNN - Indonesia Political Opinion (IPO) baru-baru ini melaksanakan survei mengenai Evaluasi Kebijakan Publik dan Stabilitas Sosial-Politik Nasional yang diumumkan pada Sabtu, 8 Agustus. Salah satu fokus survei ini adalah mengukur tingkat kepuasan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo.
Dari hasil survei, terungkap bahwa 77 persen responden telah mengetahui tentang program MBG, baik sebagai bukan penerima manfaat (41 persen), akseptor (22 persen), maupun hanya mendengar dari orang lain (14 persen). Hanya sekitar 21 persen responden yang tidak mengetahui program ini secara langsung, sedangkan tiga persen di antaranya tidak pernah mendengar tentang MBG. IPO menyatakan bahwa sosialisasi program ini telah berhasil menjangkau sebagian besar masyarakat.
Namun, meskipun tingkat pengetahuan masyarakat cukup tinggi, 63 persen responden menyatakan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan program MBG. Dari angka tersebut, 51 persen mengaku tidak puas, sementara 12 persen lainnya sangat tidak puas. Hanya 26 persen responden yang merasa puas atau sangat puas, sementara 11 persen tidak memberikan jawaban.
IPO juga mengukur keyakinan responden mengenai keberlanjutan program MBG, di mana 42 persen merasa sangat yakin program ini akan berlanjut. Sisa responden terdiri dari 23 persen yang yakin, 14 persen tidak yakin, 12 persen sangat tidak yakin, dan 9 persen tidak menjawab.
Ketika ditanya tentang perlunya melanjutkan program MBG, hanya 9 persen responden yang merasa perlu dilanjutkan dengan evaluasi. Sebanyak 7 persen berpendapat program ini perlu dilanjutkan karena banyak siswa yang membutuhkan, sedangkan 11 persen lainnya menginginkan program dalam bentuk uang tunai. Ada juga 8 persen responden yang menyarankan agar program dikelola oleh sekolah.
Sebaliknya, 24 persen responden merasa program MBG tidak perlu dilanjutkan karena dianggap sebagai pemborosan. 16 persen lainnya berpendapat bahwa program ini tidak perlu dilanjutkan karena adanya masalah dalam tata kelola, dan 21 persen merasa program ini justru menjadi lahan korupsi. Tiga persen responden lainnya berpendapat agar program ini dihentikan sepenuhnya.
Temuan ini menunjukkan adanya tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kepuasan publik terhadap program MBG serta perlunya evaluasi lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutannya.
