Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, mengajak 16 kementerian dan lembaga untuk segera melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di wilayah tersebut. Dari total 32 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam rencana induk rehab-rekon, sebanyak 16 di antaranya telah mendapatkan alokasi anggaran.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, pada Rabu (5/8). Dalam kesempatan itu, Tito menekankan pentingnya kecepatan dalam pelaksanaan program, "Saya sekali lagi berharap rekan-rekan kepala pimpinan kementerian/lembaga yang sudah tersalurkan anggarannya agar segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program kegiatan," ujarnya. Kementerian dan lembaga yang dimaksud meliputi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Pekerjaan Umum, di antara lainnya.
Pelaksanaan rehab-rekon direncanakan berlangsung dari tahun 2026 hingga 2028 dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 100,1 triliun. Rencana induk tersebut disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dengan mengumpulkan usulan dari daerah yang terdampak bencana melalui kementerian dan lembaga terkait. Tito juga menyatakan akan memberikan rincian program kementerian dan lembaga kepada pemerintah daerah yang terdampak agar dapat menyesuaikan langkah penanganan yang belum terpenuhi oleh program pusat.
Lebih lanjut, Tito mengusulkan agar daerah yang terkena dampak bencana mendapatkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 untuk mendukung penanganan secara bersamaan dengan kementerian dan lembaga. Dia menjelaskan bahwa dukungan daerah dapat memanfaatkan tambahan TKD sebesar Rp 10,6 triliun yang telah diterima oleh seluruh daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tito mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan mitigasi bencana, serta menambahkan bahwa daerah juga telah menerima bantuan dari Presiden berupa Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 268 miliar.
Tito juga menekankan pentingnya koordinasi bagi kementerian dan lembaga yang belum menerima alokasi anggaran untuk segera berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan, yang telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan rehab-rekon, khususnya pada tahun 2026. "Jangan sampai hanya masalah kekurangan dokumen pendukung, administrasinya, sehingga uangnya enggak disalurkan," jelasnya. Dalam konferensi pers tersebut, turut hadir Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari dan pejabat terkait lainnya.
