Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (Adaksi) menyatakan bahwa gaji dosen di Indonesia harus berbasis living wage untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Hal ini dikarenakan dosen memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengajar, meneliti, dan mengabdi.
Ketua Umum Adaksi, Anggun Gunawan, menyatakan bahwa gaji dosen harus berbasis living wage karena dosen adalah profesi ahli yang memerlukan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka beserta keluarganya. "Dosen adalah profesi ahli, bukan pekerja upah minimum," kata Anggun.
Anggun menjelaskan bahwa ada beberapa alasan yang menjadi alasan mengapa gaji dosen harus berbasis living wage. Pertama, hidup layak dan bermartabat, karena living wage berarti penghasilan yang cukup untuk kebutuhan dasar yang layak. Kedua, beban Tridharma, karena dosen memiliki tanggung jawab mengajar, meneliti, mengabdi, membimbing mahasiswa, menulis publikasi, serta menjalankan tugas akademik dan administratif.
Ketiga, menjaga fokus akademik, karena jika penghasilan terlalu rendah, dosen terdorong mencari pekerjaan sampingan berlebihan, yang dapat mengganggu fokus mengajar, riset, dan mutu lulusan. Keempat, profesi strategis, karena dosen membentuk kualitas SDM, inovasi, dan daya saing bangsa.
Anggun juga menyatakan bahwa negara lain memberi premium profesi kepada dosen karena tingkat pendidikan, kepakaran, dan tanggung jawab publik yang tinggi dan memberikannya gaji di atas Upah Minimum Regional (UMR). "Indonesia perlu merumuskan living wage dosen nasional yang rasional agar mutu pendidikan tinggi, riset, dan daya saing bangsa terjaga," jelas Anggun.
Adaksi memberikan usulan standar gaji dosen sebesar Rp 20–50 juta per bulan, yang perlu dibaca sebagai total pendapatan bermartabat, bukan sekadar gaji pokok. Usulan ini bertujuan untuk menjaga independensi akademik, menutupi biaya riset, publikasi, konferensi, dan literatur, serta menopang kualitas lulusan, inovasi, dan daya saing bangsa.
