Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya kemandirian nasional dalam beberapa kesempatan. Namun, ada satu aspek tata kelola yang kerap luput dari perhatian, yaitu praktik publikasi ilmiah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dalam pendidikan tinggi yang berada dalam arus kapitalisme global dan didominasi oleh negara-negara maju.
Mahasiswa, dosen, dan peneliti adalah pihak yang terdampak dan terbebani kewajiban publikasi pada jurnal internasional terakreditasi, yang sarat kepentingan "global north" (negara-negara maju tertentu). Dari sisi kepentingan nasional, publik dan negara tidak dapat memanfaatkan hasil penelitian putra bangsa, yang justru dimanfaatkan oleh publik internasional dalam ekosistem global yang cenderung kapitalistik.
Kapitalisme publikasi ilmiah tercermin setidaknya dalam tiga hal: tingginya biaya publikasi (Article Processing Charge/APC), keterbatasan akses melalui paywall, serta dominasi segelintir penerbit global dalam distribusi pengetahuan. Kritik terhadap kondisi ini tidak dimaksudkan untuk menolak publikasi internasional, melainkan untuk menyoroti ketergantungan yang belum seimbang antara upaya membangun reputasi lembaga pendidikan, relasi asimetris antara Global North dan Global South, serta implikasinya terhadap kepentingan nasional.
Pada 2015, pemerintah melalui Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 menetapkan standar nasional pendidikan tinggi, termasuk dorongan publikasi ilmiah. Namun, regulasi tersebut pada dasarnya tidak membatasi bentuk diseminasi pengetahuan, yang dapat dilakukan melalui seminar, paten, atau bentuk lain sepanjang tidak melanggar kepentingan umum maupun nasional.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah sejauh mana orientasi tersebut relevan dengan kondisi domestik, terutama jika mayoritas mahasiswa berasal dari dalam negeri. Hal ini perlu dipertimbangkan agar praktik publikasi ilmiah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dalam pendidikan tinggi dapat lebih seimbang dan sesuai dengan kepentingan nasional.
