Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Asep Permana, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada 15 Juni 2026. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai tiga tersangka korporasi dalam penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik berusaha menggali informasi penting dari Asep Permana. “Penyidik di antaranya meminta soal data produksi metrik ton batu bara yang berkaitan dengan tersangka korporasi,” ungkap Budi dalam konferensi pers di Jakarta pada 16 Juni. Data dan keterangan yang diberikan oleh Asep diharapkan dapat melengkapi informasi dari saksi-saksi sebelumnya. Tiga korporasi yang sedang diselidiki adalah PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti.
Budi menambahkan bahwa pihaknya juga melakukan konfirmasi dan perbandingan terhadap data PNBP (penerimaan negara bukan pajak) yang berkaitan dengan produksi batu bara. Fokus penyidik adalah pada penerimaan negara yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan, termasuk proses pengangkutan material tambang dan penggunaan dermaga. “Karena memang ada PNBP yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang melakukan aktivitas di sektor pertambangan,” jelasnya.
Kasus ini memiliki sejarah panjang, dimulai dengan penetapan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, dan dua orang lainnya sebagai tersangka pada 28 September 2017, terkait dugaan penerimaan suap sebesar Rp6 miliar untuk izin lokasi perkebunan sawit. Selanjutnya, pada 19 Februari 2026, KPK menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan produksi batu bara di daerah tersebut.
