Pada tahun 2024, Tom Nichols menerbitkan edisi kedua buku "The Death of Expertise" yang membahas tentang krisis epistemik masyarakat modern. Nichols menegaskan bahwa krisis epistemik semakin parah, terutama setelah pandemi COVID-19 dan dinamika politik global mutakhir. Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini, 2 Mei 2026, ada baiknya kita gunakan untuk merenungkan tesis Nichols.
Di Indonesia, krisis epistemik juga sangat terasa, terutama di dasawarsa terakhir. Ia tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan bertaut erat dengan dinamika populisme, industri buzzer, dan berdampak pula pada cara kebijakan publik dirumuskan. Populisme mengklaim berbicara atas nama "rakyat", tetapi dalam praktiknya, ia kerap mengedepankan simplifikasi berlebihan terhadap persoalan yang kompleks.
Argumen berbasis data dianggap terlalu rumit, sementara intuisi publik dielu-elukan sebagai kebenaran yang lebih otentik. Semua pendapat dianggap setara. Dalam lanskap seperti itu, menurut Nichols, suara pakar/ahli tidak lagi memiliki bobot lebih dibandingkan suara yang paling keras, paling viral, atau paling sesuai dengan selera publik. Orang biasa yang mengetahui sesuatu dari media sosial bisa merasa pengetahuannya setara dengan pakar yang mempelajari sesuatu secara metodis, intensif dan dalam waktu yang lama.
Kini, algoritma menggantikan otoritas epistemik tradisional. Jadi, menurut Nichols, di masyarakat modern dewasa ini justru pakar kehilangan kedaulatan. Otoritas pengetahuan cenderung diremehkan, diragukan, bahkan ditolak. Di Amerika Serikat, Donald Trump sejak pemilihan presiden tahun 2016 sudah terang-terangan meremehkan pakar.
Dalam konteks Indonesia, tesis Nichols menarik direfleksikan. Krisis epistemik juga sangat terasa di Indonesia, terutama di dasawarsa terakhir. Ia tidak hadir dalam ruang hampa, melainkan bertaut erat dengan dinamika populisme, industri buzzer, dan berdampak pula pada cara kebijakan publik dirumuskan. Pengalaman sejarah penting diperhatikan, namun menganggap semua pendapat setara tanpa mempertimbangkan kompetensi bukanlah jalan bijak.
Itu justru memperdalam krisis epistemik. Kita menghadapi krisis otoritas pengetahuan. Ketika pakar kehilangan kedaulatan, maka ruang publik akan diisi oleh mereka yang paling lihai memainkan emosi, bukan yang paling memahami persoalan. Dalam jangka panjang, hal itu akan melemahkan kualitas kebijakan, sekaligus mereduksi demokrasi menjadi sekadar kompetisi persepsi.
