Jakarta, JPNN - Dalam aksi 27 Agustus 2026, Polri dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga demokrasi. Polri tidak hanya mampu memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini terungkap dalam diskusi Koalisi Masyarakat Sipil yang bertajuk 'Polri Ujung Tombak Demokrasi: Aksi 27 Agustus Jalan Aman dan Damai' yang berlangsung di Jakarta Selatan pada Rabu (2/9/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan beberapa narasumber, termasuk Peneliti Senior BRIN Dr. Syaufuan Rozi, S.Ip., M.Si, P.AU, Pengamat Kebijakan Publik Dr. Faisal Lohy, MH, dan Pegiat Demokrasi Fauzan Ohorella sebagai moderator. Dr. Syaufuan Rozi menyoroti adanya perubahan paradigma dalam penanganan aspirasi masyarakat oleh Polri, terutama dalam aksi AMPB pada 27 Agustus. Ia mencatat bahwa aparat keamanan menunjukkan kemampuan dalam memahami karakter dan dinamika massa yang hadir.
“Dalam aksi kemarin, massa terbagi dalam tiga sesi, yakni pagi, siang menjelang sore, dan sesi malam. Sesi malam diisi oleh kelompok-kelompok Anarko,” jelas Syaufuan Rozi. Ia menambahkan bahwa Polri telah mempelajari pola dan pendekatan yang berbeda terhadap berbagai kelompok yang terlibat dalam demonstrasi, yang menjadi modal penting dalam menjaga agar penyampaian aspirasi masyarakat tetap dalam koridor demokrasi.
“Artinya Polri telah paham betul mana aspirasi resmi yang dibawa oleh masyarakat dan mana kelompok yang ingin memanfaatkan aspirasi tersebut. Inilah poin dari Polri sebagai ujung tombak dalam menjaga demokrasi,” tegasnya. Selain itu, Syaufuan juga memberikan pandangan mengenai langkah mitigasi terhadap kelompok Anarko yang sering dituding sebagai pemicu kericuhan dalam aksi massa. Ia menyarankan agar pendekatan konflik tidak selalu dilakukan dengan konfrontasi langsung.
Pengamat Kebijakan Publik Dr. Faisal Lohy, MH, juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri dalam pengamanan aksi 27 Agustus. Ia menilai Polri berperan besar dalam menjaga jalannya demokrasi melalui pengamanan penyampaian aspirasi masyarakat. “Saya secara fair mengatakan bahwa dalam aksi 27 Agustus kemarin, Polri berperan penuh dan menjadi ujung tombak dalam menjaga demokrasi,” ungkap Faisal Lohy.
Fauzan Ohorella menambahkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta memastikan tidak ada kelompok tertentu yang memanfaatkan ruang demokrasi untuk tindakan kekerasan. “Pendekatan persuasif dalam pengamanan demonstrasi 27 Agustus kemarin merupakan langkah baik yang patut kita apresiasi,” pungkasnya.
Diskusi ini menunjukkan bahwa Polri mampu menjalankan tugasnya dalam menjaga keamanan dan mendukung demokrasi, dengan harapan ke depannya, pendekatan serupa dapat terus diterapkan dalam berbagai aksi masyarakat.
