Sekretaris Jenderal Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama (Himanu), Taufik CH, mengingatkan bahwa hasil Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) berisiko dibatalkan jika ditemukan bukti praktik politik uang dalam proses pemilihan. Pernyataan ini disampaikan Taufik dalam acara live Mimbar Muktamar NU yang diselenggarakan oleh Suluh Nadliyin di Pondok Pesantren Al Maliki 2 Bahrul Ulum, Jombang, pada Sabtu (29/8).
Dalam sesi tersebut, moderator Miftahul Ulum menanyakan langkah-langkah yang dapat diambil jika terdapat indikasi manipulasi atau politik uang dalam pemilihan Ahwa, Rais Aam, dan Ketua Umum PBNU. Taufik menjelaskan bahwa jika pelanggaran terbukti secara hukum, calon yang terlibat dapat didiskualifikasi. “Ya, bisa diskualifikasi,” ujarnya.
Taufik menambahkan bahwa praktik politik uang dalam kontestasi organisasi biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang, termasuk pendekatan kepada pemilih sebelum muktamar berlangsung. Ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran harus didukung oleh bukti yang kuat, seperti rekaman video dan dokumen. “Kalau memang terbukti secara fisik, apalagi ada video,” jelasnya.
Lebih lanjut, Taufik menyatakan kesiapannya untuk mendampingi secara hukum jika bukti dugaan politik uang dapat dikumpulkan dan dibuktikan. Ia juga menekankan bahwa konsekuensi dari pelanggaran tidak hanya akan berdampak pada calon yang melakukan politik uang, tetapi juga dapat mempengaruhi hasil pemilihan jika ada keterkaitan antara pelanggaran tersebut dan proses muktamar. “Bisa dianulir, ya,” tegasnya.
Walaupun demikian, Taufik menekankan bahwa dugaan politik uang tidak otomatis menjadi alasan untuk membatalkan hasil muktamar. “Bukti dan fakta yang ada tetap harus diuji melalui mekanisme serta prosedur yang berlaku,” pungkasnya.
