Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman turut menandatangani Komitmen Bersama SPMB Ramah. Ia menegaskan SPMB tidak boleh dilihat hanya sebagai proses teknik tahunan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan sosial dan memastikan kehadiran pemerintah dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia.
Dudung mengingatkan bahwa SPMB Ramah harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa proses penerimaan murid baru berjalan secara jujur, terbuka, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Ia juga menekankan pentingnya sinergi nasional yang kuat dan terintegrasi untuk mewujudkan SPMB Ramah.
Menurut Dudung, pihak terkait ingin memastikan setiap proses SPMB berjalan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. "Kita ingin memastikan bahwa tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikannya karena ketidakadilan sistem dan tidak ingin memastikan bahwa sekolah menjadi ruang harapan, bukan ruang kecemasan bagi masyarakat," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam SPMB Ramah untuk benar-benar mewujudkan SPMB Ramah. "Yang penting adalah mari kita laksanakan bersama-sama," kata Mu'ti singkat.
Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto menuturkan bahwa sampai hari ini 446 dari 514 Kabupaten/Kota telah menyelesaikan juknis SPMB untuk tahun 2026/2027. Ia berkata, dengan perencanaan yang bagus, maka pelaksanaannya akan bagus dan pascanya akan aman.
