Hardjuno Minta Komisi III DPR Awasi Pembahasan RUU Perampasan Aset
Hardjuno Wiwoho meminta Komisi III DPR RI untuk mengawal pengesahan RUU Perampasan Aset sebelum akhir 2026, menekankan pentingnya aspek pemberantasan korupsi dalam regulasi tersebut.
5 artikel
Hardjuno Wiwoho meminta Komisi III DPR RI untuk mengawal pengesahan RUU Perampasan Aset sebelum akhir 2026, menekankan pentingnya aspek pemberantasan korupsi dalam regulasi tersebut.
--- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap dugaan pelanggaran oleh PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban ganti rugi kepada nasabah sebesar Rp566,24 miliar. ---
Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta anggaran khusus untuk pengamanan dan pemeliharaan aset rampasan negara. Ini karena Kejaksaan Agung belum memiliki anggaran yang memadai untuk menjaga kondisi fisik b...
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Indonesia telah memiliki dana kedaulatan sebesar 1.000 miliar dolar AS, melebihi Qatar dan Singapura. Ini menempatkan Indonesia di urutan keenam terbesar di...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat waktu 6 bulan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk membawa pulang aset dari luar negeri. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pa...